Informasi beredar bahwa gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) (Tunjangan Hari Raya) akan ditiadakan pada tahun 2025.
Disebutkan anggapan bahwa langkah ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi pengeluaran biaya pemerintah.
Informasi ini muncul di medsos X pada Rabu (5/2/2025), disampaikan melalui pesan WA yang diteruskan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menanggapi informasi tersebut.
Ia menyatakan, belum ada kabar pasti mengenai penghapusan gaji ke-13 dan ke-14.
Pembahasan tentang gaji ke-13 dan ke-14 untuk tahun 2025 saat ini tengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
, Rabu.
"Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR tahun 2025 sedang dibuat dan dibahas oleh instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan lembaga terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," kata dia.
Rini menambahkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya berlaku untuk pegawai negeri.
Kebijakan ini juga mencakup: Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Polisi Republik Indonesia Pengemuk dan Pejabat negara Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural (LNS) serta Penerima Pensiun
Peraturan tentang gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara dijelaskan dalam Catatan Keuangan APBN Tahun 2025.
Basis penghitungan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) adalah penghasilan bulanan pegawai negeri. Penghasilan bulanan tersebut bersumber dari anggaran belanja aparatur negara, kata Rini.