CDR News, JAKARTA – Ukraina menyetujui proposal gencatan senjata dengan Rusia selama 30 hari yang diusulkan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan untuk mencabut pembekuan bantuan militer dan intelijen dari pemerintahan Trump.
Melansir Bloomberg, Rabu (12/3/2025), kesepakatan ini tercapai setelah negosiasi selama delapan jam di Arab Saudi pada Selasa. Dengan ini, peluang terbuka untuk menghentikan sementara perang yang telah berlangsung selama tiga tahun dan menghancurkan Ukraina.
Pemerintah AS kini akan membawa proposal ini kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendapatkan persetujuannya.
Ukraina Menyerang Instalasi Minyak di Moskow dan Oryol
"Harapannya, Presiden Putin akan menyetujui hal ini, sehingga kami dapat segera melanjutkannya. perdamaian hanya bisa dicapai jika ada keberanian dari kedua belah pihak," ujarPresiden AS Donald Trump saat berbicara dengan awak media di gedung White House.
Trump memastikan bahwa para petinggi Amerika Serikat akan menjalin komunikasi dengan pihak Rusia Kamis ini, serta dia mungkin akan secara langsung bertukar pandangan dengan Putin dalam waktu dekat.
: Perhatikan Ulasan Mengenai Posisi Ukraina dan Kebijakan Bea Masuk Amerika Serikat, Euro Naik
Di Jeddah, lokasi di mana pembicaraan sedang berlangsung, Konselor Keamanan Nasional Amerika Serikat Mike Waltz menyebutkan bahwa delegasi dari Ukraine bukan saja mendapat tawaran untuk gencatan senjata total, namun mereka juga meninjau dengan cermat strategi untuk mengakhiri konflik ini selamanya, memberikan jaminan keamanan dalam waktu lama bagi Ukraina, dan beberapa elemen lainnya yang bisa menjaga perdamaian abadi.
Di luar gencatan senjata, Amerika Serikat dan Ukraina juga mengupas peluang penukaran tawanan dengan Rusia, seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi tersebut. Negara-negara itu pun sepakat untuk menuntaskan pembicaraan tentang persetujuan yang dipertanyakan oleh Trump berkaitan dengan eksploitasi bahan tambang di Ukraina.
Sebelum pembicaraan dimulai, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa sasaran pokoknya adalah untuk memeriksa betapa siapnya Ukraina dalam berbuat kompromi guna mewujudkan perdamaian dengan Rusia. Setelah pertemuan tersebut, Rubio melaporkan bahwa tawaran dari pihak AS sudah disetujui oleh Ukraina.
Dalam pidato yang disampaikan melalui video, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa gencatan senjata 30 hari ini akan digunakan untuk mempersiapkan langkah-langkah menuju perdamaian yang kokoh serta jaminan keamanan jangka panjang bersama para mitra internasional.
"Ukraina bersedia menuju perdamaian. Sekarang gilirannya kepada Rusia untuk menunjukkan apakah mereka berkeinginan menghentikan konflik ini atau justru memperpanjangnya," ujar Zelensky.
Zelensky menambahkan bahwa proposal ceasefire Amerika Serikat termasuk penahanan serangan udara oleh Rusia yang menggunakan rudal, bom, serta drone bertempur.
Tindakan tersebut dilakukan setelah terjadinya debat sengit antara Trump dan Zelensky di gedung putih pada tanggal 28 Februari, akhirnya mengakibatkan penangguhan bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina.
Washington mengharuskan Zelensky untuk memperlihatkan kesetiaan pada proses diplomatik sebelum dukungan diberikan kembali. Ketika diminta berkomentar tentang kemungkinan undangan Zelensky kembali ke Gedung Putih, Trump menyatakan, "Tentu saja, tanpa keraguan sedikit pun."
Pertemuan yang dilangsungkan di Jeddah melibatkan diskusi antara Rubio dan Waltz bersama Kepala Staf Presiden Ukraina Andriy Yermak, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, dan juga Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha. Hadir pula dalam perbincangan ini Menteri Luar Negeri dari Arab Saudi.
Sekilas sebelumnya, Zelensky berjumpa dengan Pangeran Kelakian Arab Saudi Mohammed bin Salman pada hari Senin di waktu malam, tetapi dia kemudian meninggalkan Jeddah sebelum sesi pembicaraan bersama pihak Amerika Serikat mulai.
Proposal ini muncul di tengah tekanan besar bagi Ukraina di garis depan, dengan keterbatasan persenjataan dan kekurangan personel.
Pasukan Rusia tengah berupaya merebut kembali wilayah Kursk di Rusia, yang telah dikuasai Ukraina selama lebih dari tujuh bulan dan kemungkinan akan menjadi alat tawar-menawar dalam negosiasi damai mendatang.