Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, pada hari Senin (10/3).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengkonfirmasi berita itu. Dia menyatakan bahwa pencarian terkait dugaan kasus di Bank Pembangungan Daerah Jawa Barat dan Banten telah dilakukan. BJB ).
"Benar, mengenai kasus BJB," ujar Setyo kepada awak media pada hari Senin (10/3).
Instansi anti-korupsi sebelumnya sudah menunjukkan ada surat perintah penyelidikan (sprindik) terkait kasus diduga korupsi pengalokasian dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk pada tanggal 27 Februari 2025.
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan beberapa orang sebagai tersangka, tetapi informasi tersebut belum dirilis kepada masyarakat umum. Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten pun sedang menyelidiki kasus yang diduga melibatkan penyuapan Bank Jabar dan Bali (BJB).
Sebelumnya, KPK menyebut bahwa Bank BJB dicurigai telah menaikkan harga atau mark-up untuk alokasi dana pemasangan iklan pada tahun-tahun antara 2021 sampai 2023, mencapai jumlah kira-kira Rp 200 miliar.
Dalam laporannya yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Maret 2024, Bank BJB telah menetapkan anggaran untuk biaya promosi dan iklan senilai Rp 341 miliar lewat enam kantor perantara atau agen. Dugaan terjadinya praktik tidak etis ini timbul karena jumlah uang yang masuk ke berbagai medianya sangat rendah jika dibandingkan dengan besaran alokasi tersebut.
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menuntut pemberian keterangan tambahan dari Bank BJB usai KPK menyelidiki adanya dugaan suap yang berkaitan dengan penempatan dana untuk iklan tersebut.
Surat yang dikirim oleh BEI kepada Bank BJB berisi permohonan agar bank menjelaskan secara mendetail tentang beberapa aspek terkait. Salah satunya adalah akar masalah dan detail dari kasus dugaan tindakan rasuha tersebut, termasuk perkembangan apa saja yang telah terjadi hingga saat ini.
Kedua, BEI mengharapkan data tentang para individu yang sudah diidentifikasikan sebagai tersangka oleh KPK serta posisi hukum setiap orang dalam hal itu. Ketiga, BEI pun mendesak penjelasan jika skandal ini berpotensi memberi efek signifikan pada agenda operasional perusahaan.
Sementara Sekretaris Perusahaan Bank BJB, Widi Hartoto malah menyampaikan bahwa Bank BJB akan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas serta transparansi di semua aktivitas operasinya. Ini mencakup aspek penempatan iklan maupun kolaborasi dengan mitra luar.