CDRNEWS , Jakarta - Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sudah mengumumkan pengunduran diri dari posisi sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen tersebut PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) Pada tanggal 13 Maret 2025, manajemen Bukalapak menyampaikan bahwa keputusan untuk berhenti bekerja di Bukalapak tersebut akan mulai berlaku pada 31 Maret 2025.
"Perusahaan sudah mendapatkan surat penarikan diri," ujar Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi melalui laporan publik yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025.
Cut Fika menyebut bahwa mantan Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional pada pemerintahannya oleh Presiden Joko Widodo tersebut memilih untuk resign lantaran Bambang diangkat menjadi Dekan dari institusi Asian Development Bank (ABDI). Sehubungan dengan hal ini, Bukalapak merancangkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham guna melanjutkan proses pensiunnya Bambang dari perusahaan mereka.
Di samping itu, Cut Fika mengkonfirmasi bahwa penarikan diri Bambang tidak membawa konsekuensi materiel bagi aktivitas perusahaan. "Faktanya menunjukkan informasi tersebut tidak memberikan efek merugikan pada operasional, aspek hukum, posisi finansial, ataupun kelanjutan bisnis Perusahaan," ungkapnya.
Bambang dilantik sebagai Dekan dari Asian Development Bank Institute (ADBI) pada tanggal 18 Februari 2025. Ia akan memulai tugasnya sebagia dekan ABDI pada 14 April 2025. "Saya sangat tersanjung bisa bergabung dengan Asian Development Bank Institute, institusi penelitian ini sudah dikenal dan disayangi oleh saya dalam beberapa tahun belakangan," ungkap Bambang Brodjonegoro seperti yang dirilis situs resmi ADB hari Selasa, 18 Februari 2025.
Profesi dan Riwayat Karir Bambang
Bambang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1966. Dia berhasil menuntaskan studinya di Universitas Indonesia (UI) pada bulan Agustus 1990 ketika berumur 24 tahun. Selanjutnya, ia memperdalam ilmu pengetahuan dengan mengambil program magister dan doctoral dalam disiplin Perencanaan Kota di University of Illinois at Urbana-Champaign, AS.
Ia menyelesaikan kedua tingkat pendidikan tersebut tahun 1997. Kemudian, dia kembali ke universitas tempatnya belajar, yaitu Universitas Indonesia (UI), dan memulai karirnya di sana mulai tahun 1998 hingga 2005. Dia pernah menjadi Direktur LPEM FEUI serta menduduki posisi sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.
Karir di Pemerintahan
Barulah pada 2007, Bambang mulai terlibat di pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tahun 2007-2008, ia menjadi Kepala Tim Teknis pada Tim Asistensi, Menteri Keuangan.
Selanjutnya, dia mengambil peran sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan (2011-2013). Pada periode terakhir pemerintahan SBY, Bambang berfungsi sebagai Wakil Menteri Keuangan (2013-2014).
Dalam kepemimpinan Jokowi, Bambang dipilih sebagai Menteri Keuangan dari tahun 2014 sampai 2016. Ketika menjabat dalam posisi tersebut, dia menciptakan dan memantau kebijakan penghapusan sanksi pajak yang akhirnya mendapatkan persetujuan di parlemen sebelum diterapkan.
Berikutnya, posisi Bambang dipindahkan ke jabatan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk periode 2016-2021. Kemudian, mulai bulan April tahun 2021, beliau diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi.
Partisipasi dalam Ibu Kota Nusantara
Di Bappenas, Bambang bertanggung jawab atas persiapan perpindahan ibu kota nasional dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Menurut dua orang sumber Tempo, Bambang telah dipersiapkan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara Baru. Salah seorang sumber dari partai koalisi mendukungan pemerintah menjelaskan bahwa dia tampil sangat baik dalam hal ini.
Bambang menyebut bahwa hingga saat itu tidak ada diskusi tentang posisi barunya usai masa tugasnya berakhir sebagai Menteri Riset dan Teknologi. "Tidak ada," ujarnya pada bulan April tahun 2021 silam. Namun kini, sampai dengan hari ini dirinya telah ditunjuk menjadi pemimpin senior di Telkom dalam kapasitas sebagai ketua komisari.
Fajar Febrianto bersumbang dalam penyusunan artikel ini.
Kenapa Pemerintah Gagal Berulang-ulang Dalam Menghentikan Penipuan Pendistribusion Minyak Kemasyarakatan