JAKARTA, Candraokey News - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengingatkan pemerintah untuk segera menemukan jawaban atas masalah para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah mundur dari tempat kerja mereka, namun penjadwalan pengambilan posisinya ditunda kemudian.
Kita akan mengharapkan pemerintah untuk menemukan jawaban atas masalah orang-orang yang telah meninggalkan pekerjaannya," ungkap Dede di kantor DPR, Jakarta, pada hari Senin (10/3/2025). "Bagaimana kita dapat membantu mereka? Dan apa dukungan yang mungkin disediakan oleh pemerintah?
Menurut dia, banyak calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bersedia meninggalkan pekerjaannya di sektor swasta dengan harapan dapat cepat menjadi abdi negara.
Akan tetapi, kecepatan pemutusan proses perekrutan yang lambat menjebak mereka dalam situasi ketidaktentuan ekonomi.
Dede menyatakan bahwa tim akan berunding dengan pemerintah untuk mengupas peluang bantuan atau aturan istimewa bagi para calon yang belum mendapat keputusan pengangkatannya.
"Akan kami minta terus kepada pemerintah supaya memberikan bantuan, minimal bagi mereka yang kini masih mengharap kejelasan," katanya.
Dia berharap pemerintah bisa menyediakan solusi yang adil tanpa merugikan calon peserta seleksi CPNS yang sudah bersusah payah untuk melayani negara sebagai PNS.
Sekarang ini, pihak pemerintah lewat BKN sedang merencanakan tindakan guna mendukung para CPNS tahun 2024 yang telah secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. resign untuk bisa melanjutkan pekerjaan di tempat lamanya sampai dengan pencopotan formal terjadi pada tanggal 1 Oktober 2025.
Kepala BKN Zudan Arif menyatakan bahwa langkah ini diambil dengan melakukan komunikasi dengan organisasi tempat CPNS tersebut dulunya bertugas.
BKN akan melakukan koordinasi dengan instansi yang relevan untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan lancar.
Awalnya, Zudan ingin mendapatkan masukan dari para pihak yang terkait tentang ide tersebut.
Apabila disahkan, lembaga pemerintahan yang bersangkutan akan menampung informasi tentang perusahaan mana saja yang sebelumnya telah mempekerjakan para calon pegawai negeri sipil ini supaya Badan Kepegawaian Negara bisa menghubungi mereka.
"Zudan menyampaikan bahwa ini merupakan berbagai saran baginya untuk memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap situasi tersebut. Hal itu disebabkan beberapa orang telah meninggalkan pekerjaannya dan kini menjadi penganguran sebelum mereka mendapatkan informasi tentang perubahan jadwal pelantikan CPNS." Begitulah kata Zudan saat meresmikan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual di Jakarta pada hari Senin, 10 Maret 2025 seperti yang dirilis media. Antara .
Bagi CPNS yang sebelumnya mengabdi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BKN akan merundingkan hal ini bersama Kementerian BUMN agar dapat memfasilitasi mereka untuk tetap bekerja secara sementara.
Bagi CPNS yang berasal dari perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), proses komunikasinya akan diatur melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ataupun pemerintah daerah setempat.
Walau belum tentu seluruh perusahaan bersedia mengambil kembali mantan pegawainya, Zudan memastikan bahwa BKN bakal tetap mencoba melaksanakan ide tersebut apabila para pihak yang terlibat setuju.
"Bila kita tak mencoba tentu tak akan mendapat apa-apa. Namun jika kita usaha, peluangnya masih terbuka lebar antara gagal atau sukses dalam membantu orang tersebut kembali bekerja hingga 30 September 2025 sebab mulai tanggal 1 Oktober 2025 dia resmi menjadi CPNS," jelasnya.