Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan peluncuran program insentif terbaru untuk para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Insentif tersebut akan ditransfer secara langsung ke akun bank setiap guru. Menurut Prabowo, langkah ini bertujuan mempercepat proses administratif dan meningkatkan efisiensi di lingkungan birokrasi.
"Saya sangat mendukung langkah ini yang bertujuan meluncurkan mekanisme terbaru dengan mentransfer gaji guru secara langsung ke rekening mereka sendiri. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi sistem. Mengapa harus menunda-nunda hal tersebut? Bukankah tidak ada alasan bagi proses seperti itu?" ujar Prabowo dalam pertemuan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta pada hari Kamis, 13 Maret 2025.
Prabowo menilai bahwa proses birokrasi saat ini cenderung rumit dan panjang. Ia menyatakan bahwa aturan yang bersifat bertele-tele perlu dibersihkan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Ini merujuk pada cara penyaluran tunjungan bagi para guru PNS, di mana mereka hanya menerima setiap tiga bulan dan melibatkan persetujuan dari pemimpin daerah.
"Sesungguhnya, kita perlu menghapuskan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut; jika dapat dilanjutkan untuk waktu yang lebih lama, mengapa harus dipendekkan? Jika mungkin diperpanjang, mengapa harus disederhanakan? Kebiasaan seperti ini lah yang seharusnya kita basmi," kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa dia akan meninjau ulang para pejabat pemerintah yang enggan beradaptasi dengan perubahan jaman. Sebagai mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ia menyebut tindakan tersebut sebagai cara untuk menghargai upaya guru PNS yang senantiasa melayani penduduknya.
"Saya harap para menteri dan kepala kementerian mencoba membahas bersama-sama untuk menyusun perbaikan sistem ini. Ada tendensi bahwa banyak orang ingin menjadi pegawai negeri sipil tanpa memberikan performa terbaik mereka setelah bergabung," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa selain berkaitan dengan proses administrasi penyaluran tunjungan bagi guru PNS, segala urusan birokrasi untuk warga negara juga harus diproses secara efisien dan sederhana. Tujuannya adalah agar keuntungannya dapat segera dinikmati oleh publik.