CDRNEWS , Jakarta - Sekretaris Jenderal Negara (Sesneg) Prasetyo Hadi menyatakan penerimaan jalur afirmasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK ) diimplementasikan untuk terakhir kali pada tahun 2024. Menurutnya, hal itu sejalan dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
"Penyaringan calon P3K untuk tahun 2024 adalah keputusan preferensial terakhir," ungkapnya saat menghadiri jumpa pers di kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, pada tanggal 17 Maret 2025.
Dalam tahapan selanjutnya, Prasetyo menyebutkan bahwa pelaksanaan prosedur pengangkatan kembali diatur sesuai dengan sistem lama. Proses penyeleksian untuk P3K ini akan melibatkan ujian dan diterapkan secara merata tanpa memandang siapa pun yang bersaing.
"Diharapkan kemudian bahwa pemberhentian PNS harus dilaksanakan melalui proses seleksi standar berdasarkan regulasi yang berlaku serta disesuaikan dengan keperluan," katanya.
Rute afirmasi yang di maksud dalam proses penerimaan PPPK adalah rute tertentu bagi pegawai honorarium yang diselenggarakan tanpa adanya ujian. Mulai saat aturan ini efektif diberlakukan, registrasi PPPK sepenuhnya akan dilangsungkan melalui persaingan sehat serta menitikberatkan pada sistem kebijakan prestasional atau meritokrasi.
Dia menyebutkan bahwa para peserta P3K, yang merupakan bagian dari aparat perangkat negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN), bertugas guna melayani negara. Presiden, kata dia lagi, menekankan bahwa program penyerapan P3K tidak hanya tentang menciptakan lapangan kerja baru.
"Tetapi ini dilakukan untuk menjamin bahwa layanan kepada masyarakat berfungsi dengan baik dan memberi manfaat semaksimal mungkin," katanya.
Adapun pengangkatan calon ASN Yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditentukan untuk dipercepat setelah adanya keterlambatan sebelumnya. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemberhakkaan bagi PPPK akan diselesaikan paling lambat di akhir tahun 2025. Di sisi lain, pengangkatan CPNS yang direncakan pada tahun 2024 ini akan dilaksanakan paling cepat hingga bulan Juni 2025.
"Pengesahan penunjukan ini harus diikuti berdasarkan kesediaan setiap kementerian/lembaga serta instansi yang relevan," jelas Prasetyo.
Walau begitu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah meminta untuk menangguhkan proses pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Menurut Rini, permohonan penangguhan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan jadwal pengangkatan para calon pegawai negeri sipil beberapa saat yang lalu.
"Mereka menyarankan untuk memundahkan pemilihan pegawai negeri karena beberapa dalih serta klausul penting," jelas Rini di waktu tersebut.