CDR News , Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengonfirmasi tunjangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PN) ASN Hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah akan dikirimkan secara langsung ke rekening setiap guru tanpa melalui pihak ketiga. Ini disampaikan selama acara Peluncuran Sistem Terbaru untuk Pencairan Tunjungan bagi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat.
"Pak Presiden dan para tamu undangan, saya menyampaikan tentang Pelaksanaan Cepatan Dana Insentif PNS Langsung Kedalam Rekening Guru berdasarkan petunjuk dan arah kebijakan dari Bapak Presiden. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengubah sistem birokrasi menjadi lebih ringkas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang sederhana namun tetap akurat, segera, terarah, efektif, dan hemat waktu," ungkap Mu’ti saat berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025.
Mu'ti mengatakan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun, dari 2010 sampai 2024, tunjangan guru disalurkan melalui Kementerian Keuangan ke rekening pemerintahan lokal dahulu, tepatnya ke rekening kas umum daerah, dan kemudian dipindahkan ke akun masing-masing guru. Tetapi pada tahun ini, berdasarkan aturan baru, tunjangan yang dikirim oleh pemerintah pusat dapat langsung diterima oleh para guru secara langsung.
Proses pengalihan tunjangan untuk guru langsung dari sumbernya, demikian penjelasan Mu'ti, bakal dimuali pada bulan ini. "Supaya para guru bisa menyambut Idulfitri dengan penuh kegembiraan dan semangat baru yang mendorong mereka agar berkinerja lebih optimal dalam melaksanakan kewajiban mendidik anak-anak bangsa," imbuhnya.
Mu’ti mengurai total jumlah guru ASN dan PPPK yang bakal mendapat pencairan tunjangan guru secara langsung, yaitu sebanyak 1.476.964 guru ASN melalui rekening Kementerian Keuangan serta 392.802 guru non-ASN yang akan menerima kiriman langsung ke akun bank mereka dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dia menambahkan, “Pengecekan data sedang dilakukan, uang baru akan dipindahkan jika semua informasinya sudah tepat.”
Pada pidato beliau, Mu'ti juga menyanjung tinggi ketiga kabupaten yang melaksanakan pengecekan ulang data guru dengan tercepat, yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, serta Kabupaten Kudus.
Selagi demikian, pada tahap ini, menurut informasi yang kami terima dari Pemerintah Daerah (Pemda), dari kurang lebih 900.000 nomor rekening guru yang telah direkam, 70% diantaranya sudah disahkan sebagai sah oleh bank. Akan tetapi, masih tersisa kira-kira 200.000 rekaman akun yang tengah ditinjau ulang keabsahannya oleh bank.
Eka Yudha Pratama bersumbang dalam penyusunan artikel ini.