CDRNEWS , Jakarta - Akhirnya pemerintah mengumumkan keputusan tentang penunjukan CPNS PPPKN akan dijalankan tahun ini, yaitu pada 2025. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harusnya selesai paling lama bulan Juni, serta untuk pegawai berstatus Pegawai Pemerintah yang Bekerja Berdasarkan Kontrak (PPPK). PPPK ) pada Oktober 2025.
"Pengesahan ini harus dilanjutkan berdasarkan tingkat kewaspadaan setiap departemen atau lembaga serta unit yang relevan," ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kantor Departemen Administrasi Pemerintah Negara dan Reformasi Tata Kelola, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025.
Sekarang ini, Menpan RB Rini Widyantini pernah mengumumkan penahanan pengangkatan CPNS hingga bulan Oktober tahun 2025 dan PPPK sampai dengan Maret 2026. Dia menjelaskan bahwa para kandidat pegawai negeri sipil tersebut direncakan untuk dilantik sekaligus. Langkah yang kemudian memicu kontroversi antara mereka yang berhasil dalam proses seleksi dimulai dari pertemuan Kemenpan RB bersama Komisi II DPR RI tanggal 5 Maret 2025.
Putusan mengenai perubahan jadwal serta adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR
Rini mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan itu dilakukan untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh. Selain itu, ada juga usulan penundaan seleksi oleh beberapa daerah.
Setelah melalui proses perekrutan ASN untuk tahun 2024, ia menyebutkan bahwa ada sejumlah aspek yang harus ditinjau kembali. Salah satunya adalah masalah tertundanya beberapa lembaga dalam mengakhiri serta merekrut CPNS.
"Kedua, formasi yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut dinilai kurang optimal karena tidak sejalan dengan data kita," ungkapnya setelah menghadiri rapat bersama Komisi II DPR di Kompasarian Senayan.
Rini Widyantini akhirnya menetapkan bahwa proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dijalankan secara bersama-sama. Ini tercatat dalam surat yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara dengan tanggal 7 Maret 2025. "Kita mengerti bahwa pelaksanaan seleksi sekaligus ini butuh durasi ekstra lantaran perlu dikerjakan dengan teliti serta berhati-hati," ungkap Rini lewat rilis formal departemen tersebut pada hari Jumat, 7 Maret 2025.
Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyampaikan dalam sidang komisinya bahwa mereka tidak mendukung penunjukan CPNS yang simultan. Bagi dia, pada waktu tersebut, komisi yang membidangi urusan pemerintah ingin proses perekrutan CPNS dapat dijalankan sesegera mungkin dan tak harus menanti hingga batas akhir yaitu Oktober 2025.
"Jika ada wilayah yang telah siap untuk melakukan promosi, sebenarnya tidak perlu menunggu hingga batas waktu terakhir, dapat dilakukan lebih cepat," jelas Dede ketika diwawancara. Tempo Pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025.
Menerima berbagai kritik pedas dari CPNS
Kebijakan dari Menpan RB di akhir bulan Maret mendapat kritik keras. Sejak hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, berbagai tagar seperti #SaveCASN2024 mulai muncul di platform media sosial X—yang dulunya disebut sebagai Twitter. Pengguna internet kemudian bereaksi dengan mengunggah foto pita putih sambil menyuarakan penolakannya terhadap langkah pemerintah untuk menundanya proses pengangkatan para ASN tahun 2024 tersebut.
Kebijakan pemerintah mengenai penangguhan pengangkatan CPNS menyebabkan beberapa peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi terpaksa menjalani periode tidak bekerja dan tanpa pendapatan selama beberapa bulan. Beberapa di antara mereka bahkan telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya setelah mendengar kabar kelolosannya dalam seleksi CPNS pada Januari 2025.
Seorang CPNS bernama Sekar Soca telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di sebuah perusahaan milik negara yang berlokasi di Jakarta. Wanita berumur 26 tahun tersebut memilih untuk kembali ke Yogyakarta sambil menantikan pengangkatannya sebagai CPNS. "Saya memiliki simpanan uang dan perkiraannya dapat mencukupi hingga sekitar bulan Mei," ungkap Soca ketika dimintai komentar oleh Tempo pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025.
Tuntutan dari DPR serta putusan untuk mempercepat proses penunjukan
Seusai ramai di media sosial, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat, 14 Maret 2025 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK dari putusan penundaan sebelumnya. Menurut dia, DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat dan semuanya diangkat pada tahun 2025.
Beberapa hari kemudian, Menteri Sekretaris Negara berkolaborasi dengan Kementerian PANRB secara resmi menyatakan bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK akan dimulai pada tahun 2025. Dalam jumpa pers tersebut, Menpan RB Rini Widyantini menuturkan bahwa sekitar 213 lembaga pemerintahan telah memohon untuk mendelegasikan pelaksanaan pengangkatan CPNS.
Menteri Rini menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya keputusan teranyar tersebut, lembaga yang sebelumnya meminta penangguhan dapat kembali mengerjakan persiapan dan menjalankan proses pengangkatan pada akhirnya tepat waktu seperti jadwal yang ditentukan.
Hanin Marwah dan Daniel A Fajri berkontribusi dalam artikel ini