Candraokey News - Penangguhan pengambilan keputusan untuk mengangkat pelamar PNS dan PPPK yang telah melalui proses seleksi pada tahun 2024 sudah berlangsung cukup lama.
Putusan itu dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat mengadakan pertemuan bersama Komisi II DPR di komplek parlemen, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025.
Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut, proses penerimaan CPNS ditunda hingga tanggal 1 Oktober 2025, sementara untuk PPPK direncanakan akan dilaksanakan pada 1 Maret 2026.
Pengunduran jadwal penerimaan pegawai baru menyebabkan para calon pelamar CPNS yang telah membatalkan keikutsertaannya merasakan dampaknya. resign Dari pekerjaannya dia takut kehilangan penghidupan dan pendapatan.
Setelah itu, mereka mengecam aturan dari Kemenpan-RB dengan menggunakan tagar untuk kampanye penunjukan pekerjaan. #TOLAKTMTSERENTAK, #SAVECASN2024, dan #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK.
Kemelutannya terkait dengan penundaan proses penerimaan CPNS dan PPPK telah mengharuskan Presiden Prabowo Subianto untuk ikut campur langsung.
Berikut kesulitan yang muncul karena penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
1. Pelamar CPNS menjerit
Seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus dan bekerja di Kementerian Agama, yaitu Ridwan (nama samaran), merasakan kekhawatiran terhadap penyesuaian jadwal pengangkatannya oleh Kemenpan-RB yang dialihkan menjadi lebih mundur.
Dia cemas lantaran telah menyelesaikan semua tahap pendaftaran CPNS secara sempurna dan hanya perlu memastikan nomor induk pegawainya (NIP).
Sesudah itu, secara mendadak pihak berwenang membatalkan penunjukkan tersebut. Kecemasan melanda kita semua. Ditambah lagi, sebagian besar di antara kita telah mengirim permohonan. resign "dari tugas," demikian kata Ridwan seperti dilaporkan Candraokey News , Senin (10/3/2025).
Hal serupa juga disampaikan oleh Chella, seorang pendaftar CPNS yang telah lulus dalam tahap seleksi di salah satu instansi siaran yang tergabung di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Dia menyebutkan bahwa telah mengirim suratnya. resign dari pekerjaannya mulai bulan Februari 2025.
Chella direncanakan menyelesaikan pekerjaannya pada hari Senin (31/3/2025), tetapi hal tersebut gagal terwujud akibat keterlambatan dalam proses penerimaan pegawai CPNS.
Dia merasakan ketidaksenangan dan terkejut atas putusan dari Kemenpan-RB serta tak menduga bahwa status CPNS dapat "dikaitkan" oleh pemerintah.
Sebenarnya, di kantor lama saya pun ada penangguhan dimana awalnya direncanakan untuk bulan April namun digeser ke Mei. Mudah-mudahan tidak akan tertunda lebih lanjut. sih sekarang,” ujarnya dikutip dari Candraokey News , Kamis (6/3/2025).
2. Kehilangan sekitar Rp 7 triliun
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa dampak finansial dari penundaan perekrutan CPNS dan PPPK tahun 2024 mendekati angka Rp 7 triliun.
"Rugi karena penundaan penerimaan pegawai negeri sipil mulai Maret hingga Oktober 2025 diperkirakan melebihi angka Rp 6,76 triliun," terang Bhima seperti dilansir dari Candraokey News , Minggu (9/3/2025).
Angka tersebut berasal dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah lulus dalam proses seleksi dan kemudian memilih untuk mengundurkan diri, meskipun mereka belum menerima upah seperti aparatur sipil negara (ASN).
Misalnya saja, pendapatan ratarata untuk PNS yang memiliki pengalaman kerja selama 0-3 tahun sebesar Rp 3,2 juta.
Nominal itu berubah menjadi Rp 3 juta sesudah dipotong pajak dan diTambahkan dengan tunjangan.
Karena penjadwalan ulang penerimaan CPNS yang tertunda, para calon pelamar akan kehilangan pendapatan total mencapai Rp 27 juta mulai Maret sampai Oktober 2025 atau dalam kurun waktu sembilan bulan.
Angka kehilangan itu selanjutnya dikalikan dengan total 250.407 posisi yang ditawarkan oleh pemerintah di tahun 2024.
3. Terjadi perbedaan pendapat antara Kemenpan-RB dengan DPR
Kemenpan-RB dan DPR memiliki perbedaan pendapat mengenai penundaan pengangkatan PPPK dan CPNS.
Menurut Zulfikar Arse, wakil ketua Komisi II DPR, mereka malah berharap untuk mempercepat proses pengangkatan CPNS dan PPPK.
Namun, Kemenpan-RB justru menetapkan bahwa penerimaan CPNS akan dijalankan mulai tanggal 1 Oktober 2025, sementara untuk PPPK dimulai pada 1 Maret 2026.
Putusan itu dianggap Arse berlawanan dengan hasil diskusi bersama yang melibatkan Kemenpan-RB bersama DPR dan BKN.
Dia menggarisbawahi, sebagaimana disepakati dalam pertemuan bersama, bahwa Oktober 2025 dan Maret 2026 merupakan batas akhir untuk proses perekrutan CPNS dan PPPK, bukan hari pelaksanaan pengangkatannya.
"Oleh karena itu, tampaknya terdapat persepsi yang berbeda mengenai hal ini. Seharusnya, jika kita menyimak seluruh diskusi sejak awal, tujuan kami adalah untuk mengerjakan semuanya lebih cepat sesuai dengan rancangan Kemenpan-RB hingga akhir tahun 2026," ujar Arse seperti dilansir dari Candraokey News , Minggu (9/3/2025).
4. Prabowo turun tangan
Perselisihan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun 2024 ternyata telah mencapai Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini ketika bertemu dengan media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin, 10 Maret 2025.
Dia menyebutkan telah memberitahukan keputusan tentang penundaan penerimaan CPNS dan PPPK kepada Prabowo.
Rini menyebutkan bahwa kelak Prabowo berencana untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penunjukan CPNS dan PPPK.
"Saya telah melapor kepada Presiden dan laporan tersebut sudah disampaikan. Nantinya, akan ada Instruksi Presiden," jelas Rini seperti yang dikutip dari Tribunnews , Senin (10/3/2025).