MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk penunjukan calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS ( CASN ) Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk tahun 2024 telah dipersingkat prosesnya.
Prasetyo mengatakan bahwa penunjukan tersebut akan dilaksanakan paling cepat hingga Juni 2025 bagi CPNS dan Oktober 2025 bagi pelamar PPPK. "Proses akhir dari penyerahan ini harus diproses berdasarkan siapnya setiap kementerian atau lembaga serta instansi yang bersangkutan," ujar Prasetyo saat memberikan pidato dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025.
Sekilas sebelumnya, setelah pertemuan kerja dengan Komisi II DPR pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa proses penunjukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan ditunda hingga Oktober 2025 dari awalnya dijadwalkan pada bulan Maret 2025. Sedangkan untuk seleksi pegawai PTTN (Pegawai Tidak Tetap Nasional), waktunya bergeser dari October 2025 sampai Maret 2026. Perubahan ini didasari atas kesepakatan antara pihak pemerintah serta Komisi II Dewan Perwakilan Republik Republik Indonesia dalam acara konsultasi tersebut.
Lembaga yang Sudah Dapat Melantik CPNS di Bulan April Tahun 2025
Pada kesempatan konferensi pers bersama dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB memberikan izin kepada lembaga pemerintah lainnya untuk dapat merekrut CPNS tahun 2024 mulai dari bulan April 2025. "Jika mereka (lembaga) merasa cukup siap dan telah menyiapkannya sejak awal, tentu saja boleh melakukan proses ini di bulan April nanti," katanya.
Jika kementerian atau lembaga pemerintah belum siap untuk mempercepat pengangkatan CPNS sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, mereka bisa melakukan panggilan guna memberikan pembinaan.
Rini menginstruksikan semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera melanjutkan implementasi dari kebijakan percepatan penunjukan CPNS tahun 2024. "Seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, kementerian/lembaga/pemda harus cepat merumuskan rencana pelantikan CPNS dengan melakukan simulasi atau analisis yang mencermati siapa saja yang sudah siap memenuhi syarat-syarat terkait dalam proses penunjukkan CPNS," jelas Rini.
Kementerian PANRB bersama dengan BKN memberikan izin untuk melakukan perekrutan mengikuti prosedur yang berlaku, asalkan setiap kementerian/instansi/pemerintah daerah dapat membuktikan bahwa mereka siap memenuhi semua syarat serta mengikuti jadwal resmi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurutnya, tindakan signifikan ini adalah bagian dari kebijakan nasional yang dirancang secara efisien dan fleksibel sehingga pada tahap ini, giliran kementerian/instansi/pemerintah daerah untuk bertindak proaktif dalam menuntaskan proses penerimaan CPNS tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Mengapresiasikan Penyelenggaraan Cepat Penerimaan ASN Tahun 2024
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi percepatan pengangkatan CASN dan calon PPPK oleh pemerintah. “Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang melakukan percepatan terhadap pengangkatan calon ASN, baik itu calon pegawai negeri sipil (CPNS) selambat-lambatnya Juni 2025, dan calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang telah lulus tahun 2024 yang lalu pada selambat-lambatnya Oktober 2025,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara .
Dia menerima pengangkatan CASN 2024 dengan mengatakan 'paling lambat'. Dia berpendapat bahwa ini dikarenakan pemerintah sebelumnya menyampaikan ada 280 departemen atau instansi, serta pemerintahan lokal, yang pernah menuntut pengecualian dari jadwal pengangkatan CASN pada tahun 2024.
"Ini karena mereka di dalam perusahaan harus menyelesaikan beragam persiapan dan penyesuaian, mulai dari bidang teknis hingga Administrasi, bahkan mencakup hal-hal seperti keuangan, gaji karyawan, dan sebagainya," jelasnya.
Dia menekankan kepada semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah supaya fokus pada proses penyerapan pegawai honorer ke dalam sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut laporan, ada lebih dari 300 ribu calon yang masih belum melengkapi pengiriman datanya. "Karenanya, kami minta agar informasi tersebut dapat dikirimkan sesegera mungkin, sehingga proses seleksinya bisa dimulai tepat waktu," katanya. Dia juga menyatakan tujuannya adalah bahwa setiap individu ini harus dipastikan telah ditugaskan sebagai PPPK paling lambat bulan Oktober mendatang.
Ahli Mengatakan Cepatan dalam Penunjukan CPNS Adalah Keputusan yang Sesuai
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengomentari tentang penyesuaian waktu pengangkatan para calon pegawai negeri sipil (CASN) pada tahun 2024 oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebagai indikasi dari perhatian beliau terhadap aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal ini merupakan tindakan yang sangat tepat dan strategis. "Saya rasa, seharusnya pemerintah senantiasa mempertimbangkan kepentingan warga," ungkap Trubus saat memberikan komentarnya kepada media di Jakarta, hari Senin.
Trubus berkeinginan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengangkatan CPNS dan calon PPPK yang dapat merugikan para peserta tersebut akibat masa tunggu panjang hingga enam bulan atau bahkan lebih. "Maka bila hal ini dipersingkat waktu pelaksanaannya, sejalan dengan anjuran beberapa ahli, pakar serta permintaan masyarakat luas untuk tidak menundanya, tetapi malahan diupayakan percepatannya. Hal demikian telah kami sampaikan pada pihak pemerintah," ungkapnya.
Sebaliknya, ia menganggap bahwa kebijakan pemerintah yang mempercepat penunjukkan pegawai negeri sipil (PNS) dan calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan indikasi dari upaya pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat. "Hal ini dapat dilihat saat ini, berarti Bapak Prabowo sangat prihatin terhadap kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memenuhi kebutuhan mereka namun di sisi lain perlu adanya percepatan guna meningkatkan layanan kepada publik," katanya.
Hanin Marwah , Sultan Abdurrahman , dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.