SOLO, CDR News Joko Widodo (Jokowi) telah mendesak politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, agar membongkar siapa sebenarnya orang di balik layar yang diduga meminta penghapusan pemecatannya dari PDIP dan juga penyingkiran HastoKristiyanto dari posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
Di pernyataannya dari Solo, Jawa Tengah, pada hari Jumat (14/3/2025), Jokowi secara gamblang menyangkal tuduhan itu.
"Enggak ada (permintaan seperti itu), kan belum tentu begitu? Sebaiknya disebutkan dulu olehsiapa yang mengirim (utusan) agar lebih jelas," kata Jokowi.
Jokowi pun mengklarifikasi bahwa dia tak berhubungan dengan perkara hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto. eks anggota PDIP tersebut meragukan akal sehat dari tuduhan terhadapnya.
"Apa pentingnya jika aku dikirim untuk hal tersebut, apa nilainya? Mari kita pertimbangkan secara logis," katanya dengan suara yang kuat.
Jokowi menyatakan bahwa sebelumnya dia lebih memilih untuk bungkam ketika menerima beragam tuduhan yang dialamatkan padanya. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa kesabaran dirinya pun memiliki keterbatasan.
"Saya telah tetap tenang, lho. Saya difitnah dan masih saja diam. Dicemooh pun saya diam. Diomongin buruk juga saya diam. Meski dimarahi, saya tetap diam. Namun, ada batasan yang harus dihiraukan," tambahnya.
Deddy Yevri Mengklaim Adanya Perwakilan yang Bertemu dengan Pengurus PDIP
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa ada seorang perwakilan yang bertemu dengan tim pengurus PDIP pada tanggal 14 Desember 2024.
"Penting untuk diingat bahwa sekitar tanggal 14 Desember, ada delegasi yang bertemu dengan kami dan menyampaikan pesan agar sekjen mengundurkan diri tetapi tidak memecat Jokowi," ungkap Deddy saat memberikan klarifikasi kepada Kompas TV pada hari Kamis (13/3/2025).
Di samping itu, Deddy juga menyatakan bahwa pihak terkait menginformasikan tentang sembilan kader PDIP yang dikabarkan menjadi incaran petugas kepolisian atau penegak hukum.
"Sekitar 9 anggota PDIP telah ditetapkan sebagai target oleh polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi," jelasnya.
Deddy percaya bahwa masalah yang melibatkan Hasto Kristiyanto adalah hasil dari penyalahgunaan kekuatan hukum untuk tujuan politik. Dia menggarisbawahi bahwa dakwaannya didasari bukti yang solid, seperti ditegaskan oleh salah satu anggota Komisi II DPR RI yang mendeskripsikan orang tersebut sebagai figur dengan wewenang resmi.
"Demikian pula halnya dengan kepercayaan kami bahwa seluruh masalah ini murni disebabkan oleh niat buruk akibat tindakan sewenang-wenangan," katanya.
"Masalah yang menimpa Pak Hasto dengan jelas merupakan upaya politisasi hukum serta kriminalisasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kita selaku partai, termasuk Dewan Pimpinan Pusat maupun fraksinya, akan berkolaborasi untuk menghadapi tindakan sewenang-wenangan ini," tambahnya.