CDRNEWS Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengakselerasi penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sambutan positif dari sejumlah besar tenaga honorer di seluruh wilayah.
Pengumuman tersebut merupakan kabar baik, mengingat sebelumnya tidak adanya kejelasan tentang promosi karena pemotongan waktu awalnya dipertimbangkan untuk ditunda, sehingga menimbulkan kontroversi dan protes.
Seorang tenaga honorer dari bagian Protokol dan Komunikasi Pemimpin (Prokopim) Sekretariat Daerah Paser, Engkin (39), mengungkapkan rasa syukurnya terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Sungguh Kami merasa gembira atas percepatan penyerapan pegawai honorer menjadi PPPK, hal ini sesuai dengan apa yang seluruh pihak inginkan," jelas Engkin saat berada di Tanah Grogot pada hari Senin (17/3).
Seorang CPNS di Samarinda Tunda Pulang ke Makassar karena Menunggu Kepastian Pengangkatan
Meskipun dari sisi lainnya, juga masih ada kecemasan yang membayangi dikarenakan daerah juga belum menerima edaran resmi perihal percepatan pengangkatan tersebut dari pemerintah pusat.
"Tentu masih ada harap-harap cemasnya, apalagi daerah juga belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat jangan sampai ditunda lagi," tambahnya.
Tenaga honorer yang telah melayani di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selama 12 tahun tersebut pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada upaya para tenaga honorer lainnya dalam mempercepat proses pelantikan.
Demikian juga untuk pemerintah daerah yang senantiasa siap mendengarkan serta menanggapi kebutuhan para pegawai harian lepas di wilayahnya.
"Kami sangat mengapresiasi tanggapan cepat dari DPRD Paser, yang meneruskan aspirasi dari seluruh tenaga honorer di Paser dan manfaatnya akan terasa dalam waktu dekat," jelas Engkin yang telah bergelut dengan pemerintahan Kabupaten Paser sejak 2013.
Menurutnya, percepatan pengangkatan ini tidak hanya memberikan kepastian pekerjaan bagi para tenaga honorer namun juga dapat meningkatkan motivasi dalam memberi pelayanan terbaik ke masyarakat.
"Terakhir, usaha para tenaga honorer akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan, di mana keinginan kami dapat disimak serta menerima respons langsung dari pemerintahan nasional," demikian penutupan Engkin.
Eko, seorang dari para CALON yang berhasil diterima pada penerimaan tahun 2024, dengan senang hati menerima percepatan proses pengangkatannya. Meskipun demikian, dia tetap merasakan ketidaknyamanan tentang kesepakatan jadwal yang telah diinformasikan.
"Saya rasa, peluncuran konferensi pers oleh Mensesneg dan Kemenpan-RB sangat membantu kita, yaitu CASN. Namun, harus diwaspadai agar tidak terjadi penafsiran yang keliru. Sementara ini, saya belum sempat menyaksikan dokumen resmi-nya. Khawatirmu mungkin saja berlaku jika ada selisih antara isi keterangan pers dengan petunjuk formal," ungkap Eko.
Eko, yang dulunya berkarier di sebuah perusahaan penambangan batubara dan saat ini berhasil lolos menjadi CPNS di Satpol PP Kota Balikpapan, mengungkapkan bahwa ia sempat merasakan kebingungan ketika harus mengajukan pengunduran diri.
"Saya sempat ajukan resign, lalu menundanya lagi karena belum ada kepastian SK pengangkatan. Di perusahaan saya, jika ingin resign harus memberi tahu satu bulan sebelumnya agar mereka bisa mencari pengganti. Beruntung, mereka masih menerima saya kembali," jelasnya.
CPNS di Berau Merasakan Kebijakan Positif dan Sekretaris Daerah Menegaskan Dana Telah Disediakan untuk Penerimaan Mereka
Selanjutnya, Eko yang sudah berusaha menjadi CPNS sejak tahun 2016 ini menginginkan adanya kepastian tentang penunjukan pegawai tetap dengan cepat dikeluarkan melalui surat edaran formal untuk mencegah kerancuan di antara para CASN.
"Sudah dari tahun 2016 saya mengikuti ujian CPNS di kota-kota seperti Samarinda, Penajam, Jakarta, dan Balikpapan. Syukur alhamdulillah pada akhirnya berhasil lulus saat berusia 33 tahun. Namun, selepas lolos justru terjadi penundaan dalam proses pengangkatannya. Meski saat ini proses tersebut menjadi lebih cepat, tetap saja hati ini masih tersisa sedikit kekhawatiran karena hasilnya belum final," tutupnya.
Diharapkan melalui percepatan ini, semua CASN bisa langsung bertugas dan memenuhi kewajiban mereka sebagai pegawai negeri tanpa terhalang oleh masalah Administrasi yang berlarut-larut.
Sekedar diketahui, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan paling lambat pada Juni 2025 dan PPPK seluruhnya mesti diselesaikan pada Oktober 2025.
Pengangkatan Dipercepat
Pemerintah meningkatkan kecepatan dalam penyeleksian dan pengambilan jabatan untuk para kandidat Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk kandidat Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintahan Berkontrak (PPPK).
Penetapan CPNS harus selesai paling cepat di bulan Juni 2025, sementara untuk PPPK tingkat I dan II harus terselesaikan tidak melewati akhir Oktober 2025.
"Pemilihan para calon ASN dipacu lebih cepat, di mana CPNS harus selesai paling lama pada Juni 2025, sementara PPKP semuanya dituntaskan hingga Oktober 2025," jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataan tertulis yang disampaikan hari ini, Senin (17/3).
Pengesahan penunjukan ini harus disesuaikan dengan tingkat kematangan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat ini dalam mengakomodasi ketentuan yang berlaku.
Prasetyo menyerukan kepada pihak pusat dan daerah untuk segera melaksanakan analisis serta simulasi sambil terus memperhatikan kemampuan setiap institusi dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pengangkatan CPNS dan PPPK Dipercepat, BKPSDM Paser Tunggu Surat Resmi dari Pusat
Pada kesempatan kali ini, Menteri Sekretaris Negara turut mengemukakan beberapa petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu
1. Penerimaan pegawai CASN dipersingkat, sedangkan untuk CPNS harus selesai paling lama pada akhir juni 2025. Untuk semua PPPK diharapkan terselesaikan secara keseluruhan hingga Oktober tahun 2025.
"Pengesahan penunjukan ini harus diikuti dengan tindakan yang tepat berdasarkan tingkat persiapan setiap kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah daerah dan terkait," jelas Mensesneg.
2. Untuk Kementerian, Lembaga, serta pemerintah daerah, Presiden telah memberikan arahan supaya mereka segera melakukan analisis dan simulasi sambil tetap memperhatikan kesiapan setiap entitas dalam menyetujui syarat-syaratnya. Tujuannya adalah agar proses penunjukkan pegawai bisa berjalan seperti pada kalender baru yang telah disusun.
3. Presiden mengingatkan semua kementerian dan lembaga agar tetap memelihara prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Lantas berkaitan penerimaan PPPK 2024, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan, selanjutnya, pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan.
4. Terkait dengan mekanisme penunjukan pegawai negeri sipil (PNS), Presiden menegaskan bahwa hal ini tidak bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lowongan kerja, melainkan dilaksanakan guna memastikan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan dan mendapatkan hasil yang bermanfaat.
Pemerintah juga mengimbau semua CASN di Indonesia agar tetap tenang.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan penyesuaian dalam proses pengangkatan guna melindungi para ASN. Kebijakan ini mencakup penyusunan sistematis dari seluruh tahapan serta persiapan di tempat kerja.
Tata kelola yang lebih menyeluruh ini bertujuan untuk mencapai penempatan CASN menjadi lebih efisien dan sesuai dengan formasi serta kualifikasi yang dibutuhkan, sekaligus menjamin adanya dampak positif dan keuntungan yang nyata bagi publik.
Awalnya, analisis serta koordinasi mula-mula mengindikasikan bahwa semua instansi pemerintah—Kementerian, Lembaga, dan Pemda—dapat siap pada tenggat waktu sebelumnya yang ditentukan. Untuk CPNS, persiapan akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara untuk PPPK direncanakan dimulai pada Maret 2026.
"Keputusan kemarin dibuat sepenuhnya karena kami bertujuan untuk mengokohkan serta memverifikasi persiapan lembaga pemerintahan baik tingkat nasional maupun lokal di lokasi terkait penyerapan CPNS yang perlu dikelola dengan cermat dan menjamin kesinambungan proses pengangkatan," jelas Rini.
Meskipun begitu, dengan memperhatikan situasi saat ini, selama dua pekan terakhir, Kementerian PANRB, BKN, serta lembaga terkait telah berupaya melakukan simulasi, analisis, dan merumuskan cara penghitungan tersebut.
Kemudian mempercepat pemberhentian CAASN sambil terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga hak-hak mereka.
(Note: It seems "CASN" might be specific terminology; I've kept this unchanged as requested.)
"Alhamdulillah, pemerintah berhasil mengidentifikasi metode-metode untuk mempercepat proses tersebut dan Bapak Presiden dengan senang hati mendukung langkah ini serta memberikan petunjuk yang selaras dengan kepentingan masyarakat dan aparatur sipil negara," katanya. (*)
Ikuti informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan di Google News , Channel WA , dan Telegram