Berikut adalah tujuh pernyataan yang menuai kritik dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang kasus suap di PT Pertamina Patra Niaga.
CDR News Basuki Tjahaja Purnama yang juga dikenal sebagai Ahok baru-baru ini mengunjungi Kejaksaan Agung atau Kejagung guna memberikan keterangannya tentang kasus korupsi besar-besaran di PT Pertamina Patra Niaga.
Diketahui bahwa mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, telah menyampaikan keterangannya kemarin dalam kasus dugaan suap yang menyeret Riva Siahaan pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025.
Ahok, yang terkenal karena gaya bicaranya yang tegas, sudah berulang kali menyuarakan kritikan pedas tentang keputusan dan perilaku dalam badan usaha milik negara, terutama Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekali lagi menjadi pusat perhatian publik setelah muncul di Kantor Kejaksaan Agung pada tanggal 13 Maret 2025 guna dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan minyak mentah serta hasil olahan dari kilangan milik PT Pertamina Subholding beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama tahun 2018 hingga 2023.
Menurut pengamatan Kompas.com, Ahok datang ke Kejaksaan Agung pada kurang lebih pukul 08:36 WIB dan ia memakai kemeja bermotif batik berwarna cokelat lengan panjang.
Dia tampak menggendong sebuah buku cokelat yang kemungkinan memuat dokumen relevan untuk mendukung prosedur penyidikan tersebut.
Pada kesempatan itu, Ahok didampingi oleh seorang staf, sedangkan beberapa staf lainnya telah menanti di dalam kantor penyidik untuk membantu selama proses berlangsung.
Kedatangan Ahok ke Kejaksaan Agung makin memperkuat posisinya dalam menyelidiki dugaan kasus suap yang mencakup berbagai pihak di balik PT Pertamina.
Sebagai mantan Ketua Umum Pertamina, Ahok terkenal karena kemampuannya untuk dengan berani mengungkapkan masalah-masalah yang ada pada manajemen perusahaan minyak negara itu.
Berikut ini adalah 7 pernyataan kontroversial milik Ahok yang mendapat sorotan publik terkait kasus skandal suap besar di Pertamina:
1. Ungkap Ketidakwajaran dalam Proses Lelang BBM
Ahok menyatakan bahwa dia secara berkala memberi teguran kepada para direktur Pertamina tentang ketidakbiasaan dalam mekanisme lelang BBM.
Walaupun begitu, nasihatnya sebelumnya tak pernah ditanggapi.
Menurut Ahok, walaupun dia berada di posisi Komisaris Utama, otoritasnya ternyata cukup terbatas.
Itu disebabkan karena keputusan penting perlu dilalui oleh Menteri BUMN terlebih dahulu.
2. Identifikasi Kekuatan Utama di Pertamina
Ahok menyatakan bahwa dia memegang bukti yang sangat meyakinkan tentang praktek korupsi di dalam Pertamina, meliputi catatan menemui dan perekaman pembicaraan.
Dia menuding adanya "pengaruh kuat" yang terlibat dalam kasus tersebut, bukan hanya melibatkan orang dalam dari Pertamina namun juga pihak-pihak berkaitan pada level yang lebih tinggi.
3. Bahas Pengelolaan Minyak
Ahok mengatakan bahwa walaupun tidak ada pengawasan yang ketat, Pertamina masih bisa mendapatkan laba besar karena memiliki penerimaan tahunan senilai Rp 800 triliun.
Dia mengatakan bahwa tanpa adanya indikator kinerja yang jelas, direktur Pertamina kurang bertanggung jawab, meskipun begitu perusahaannya masih mendapatkan keuntungan dengan mudah.
Pernyataan Ahok tersebut juga menarik perhatian publik.
4. Kemewahan fasilitas untuk direksi di Pertamina
Ahok menyatakan bahwa pemakaian kartu kredit oleh petinggi Pertamina setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah dan menyerukan agar layanan ini ditiadakan demi meningkatkan efisiensi.
Dia juga mengkritik tunjangan yang diterima oleh para direktur, yang dapat mencapai hinggaRp 200 juta setiap bulannya, dan berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya dikurangi demi meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.
5. Ahok Berencana Membubarkan Departemen Badan Usaha Milik Negara
Ahok sempat menegur keputusan utang milik Pertamina yang dipergunakan untuk membeli ladang minyak dan gas di luar negeri.
Meskipun demikian, Indonesia tetap mempunyai peluang besar di tingkat domestik.
Dia juga menyarankan untuk membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantiannya dengan Indonesia Incorporation yang bisa diawasi secara langsung oleh presiden.
6. Ungkap Rincian Pendapatan di Perusahaan Minyak Pertamina
Ahok dengan lugas menyatakan bahwa upahnya sebagai Komisarius Utama di Pertamina sangat melebihi dari pendapatannya ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Walaupun pendapatan meningkat, Ahok menyatakan bahwa ia merasa lebih terpuaskan dengan tugasnya sebagai gubernur.
Sehingga, dia dapat secara langsung mendukung masyarakat.
7. Mau Batasan Layanan Kartu Kredit untuk Pengurus Pertamina Dihapus
Untuk tujuan transparansi, Ahok pernah berencana untuk meniadakan fitur batasan kartu kredit bagi direktur Pertamina.
Ahok pun sempat mengomentari tentang kejelasan dalam menggunakan fasilitas kartu kredit oleh para petinggi direktur.
Dia mengharapkan bahwa batas dan tagihan dari kartu kredit itu harus dijelaskan dengan transparan.
Menurutnya, apabila tak terdapat keterbukaan, maka fasilitas tersebut sebaiknya dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi serta pertanggungjawaban finansial perusahaannya.
(CDR News/Kompas.com)