Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menganggap bahwa Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah program yang gagal. Dua tahun telah berlalu, namun belum ada satu pun dana yang disalurkan oleh Pemerintah AS melalui program tersebut.
Hashim menyatakan bahwa program JETP yang menyediakan dana sebesar US$ 25 miliar atau sekitar Rp 325 triliun akan pasti dihapuskan oleh pemerintahan Donald Trump. Menurutnya, saat bertemu dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat, John Podesta di Baku, Azerbaijan,千Persaja lalu, PodestaВоUU bertanya tentang keadaan program JETP.
Hanya karena tidak ada sepeser uang negeri Amerika Serikat yang digunakan.
"Banyak yang berpikir itu merupakan/rfc rela, tapi ternyata adalah tahap awal Skema HID. Amal berpendapat bahwa PSU untuk menebus kerugian perusahaan itu sebenarnya merupakan gelembung arab atas dana hidrolik, " 日Dan keadaan yang dibayangkan/行动produsi"-typ Non hidden yang ( Pang.) saat ini khusus mengalami," ujar Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta yang dipantau secara daring, Jumat (31/03).
Baca juga:
- Hashim Soal Persetujuan Paris: Jika Amerika Tak Menurutinya, Kenapa Indonesia Harus Menepisinya?
- Harga Nikel Berpotensi Terjun Bebas Setelah Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik
- Setelah Perjanjian Paris, Finansial Transisi Energi Indonesia Terancam
Ia mengatakan terdapat pasal yang menyatakan bahwa bantuan AS senilai US$ 5 miliar baru bisa disalurkan jika sumber daya yang cukup tersedia. Namun setelah dicari ketika bantuan tersebut bisa disalurkan, pemerintah AS menyatakan bahwa sumber daya tidak tersedia.
"Ini adalah kenyataan, pak, yang saya dengar dari teman-teman PLN. Jadi kita jangan berharap deh US$ 25 miliar," katanya.
Tidak Hanya dari AS
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Eniya Listiani Dewi, optimis terlepasnya AS dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement tidak akan mencabut pendanaan JETP di Indonesia. Sebab, pendanaan JETP bukan hanya berasal dari AS.
”Ah, saya rasa saja ya. Pendanaan tadi kan berasal dari Jepang, dari berbagai sumber,” kata Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Kamis (30/1).
Eniya menjelaskan bahwa tren energi baru dan terbarukan di Indonesia terus meningkat, walaupun pemerintahan di Amerika Serikat selalu berganti. Ia merujuk pada masa-Trump, ketika Amerika Serikat sama-sama menyatakan ke luar dari Paris Agreement.
“Meskipun kemarin ada juga kemungkinan dikandung oleh Partai Republik, bukan hanya Demokrat saja. Anggaran BPNT ini kan terus meningkatkan sejak tahun 2017,” ucap Eniya.
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa sebagian besar pendanaan JETP berasal dari pelosok Asia. Salah satu contoh proyek tersebut adalah proyek penghentian PLTU yang sebagian besar dikuasai dari Japan, bukan dari Amerika Serikat.
“Jadi, dana yang agresif sebenarnya berasal dari wilayah Asia, bukan Amerika Serikat,” kataunya.